Terkini

Pages

Categories

Search

 


Polri Bakal Rapat Antar-instansi Bahas Putusan MK soal Penggunaan GPS Saat Mengemudi

Polri Bakal Rapat Antar-instansi Bahas Putusan MK soal Penggunaan GPS Saat Mengemudi

by
February 12, 2019
BINKAM
No Comment

Tribratanewspangkalpinang – Jakarta. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang mengemudi sambil melihat ponsel, baik menelepon maupun melihat peta GPS di telepon, bisa dipenjara sesuai dengan UU LLAJ menuai pro dan kontra. Kepolisian mengatakan tidak bisa serta-merta melaksanakan keputusan itu dan tetap harus digelar rapat antar-instansi untuk membahasnya terkait penggunaan GPS saat mengemudi.

“Semua putusan dari MK tidak serta-merta kita langsung lakukan,” jelas Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Muhammad Iqbal, S.I.K., M.H., di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/2/19).

Kadiv Humas Polri menjelaskan bahwa putusan MK memang memiliki kekuatan hukum tertinggi. Tetapi harus disikapi dengan bijaksana.

“Seluruh stakeholders terkait akan bicara bagaimana mendelegasikan itu. Karena lalu lintas bukan hanya urusan polisi,” tutur Jenderal Bintang Dua tersebut.

Untuk itu, para pemangku kebijakan lalu lintas, seperti Polri, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan PT. Jasa Marga, harus bersama-sama membahas hal ini.

Diberitakan sebelumnya, komunitas mobil yang tergabung dalam Toyota Soluna Community (TSC) menggugat aturan menyetir menggunakan HP ke Mahkamah Konstitusi (MK) tepatnya di Pasal 106 ayat 1 UU LLAJ. Akan tetapi gugatan tersebut ditolak oleh MK.

Penolakan gugatan itu diprotes oleh Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Jawa Timur. Mereka menyesalkan putusan tersebut karena pekerjaan sebagai pengemudi ojek online sangat membutuhkan ponsel. Sementara itu, Menteri Perhubungan, Ir. Budi Karya Sumadi mendukung putusan MK itu. Namun, menurutnya, pengemudi ojek online tetap bisa melihat GPS, yakni mengambil jalur kiri dengan berhenti sejenak.

“Kalau ngomong larangan itu, larangan saat mengendarai. Kalau mau lihat GPS, ya berhenti, berhentikan 1 menit saja. Jadi tidak ada yang dikontroversikan. Jadi oke-oke saja, bagus,” jelas Menteri Perhubungan setelah selesai acara Seminar Nasional Tol Laut yang digelar di Pelabuhan Tanjung Perak, Senin (4/2/19).(Sumber:http://babel.polri.go.id)



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *